Sabtu, 27 Desember 2008







GENERAL PROVISION


* WHAT KIND OF TAX DOES THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES (DGT) ADMINISTER? DGT ADMINISTERS INCOME TAX, VALLUE ADDED TAX AND ACQUISITION DUTY OF LAND AND BUILDING.


* WHO QUALIFIES AS TAXPAYER ? TAXPAYERS ARE INDIVIDUAL OR CORPORATION WHO HAS THE TAX OBLIGATION EITHER INCOME TAX(PPh) OR VALUE ADDED TAX(PPN) $- REGISTRATION , HOW TO GET A TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(TIN) FOR CORPORATION ? THE REQUIREMENT OF REGISTRATION ARE : - CERTIFICATION FROM BOARD OF INVESTMENT (BKPM) - NOTARY DEED FOR ESTASBLISHMENT OF THE COORPORATION -POWER OF ATTORNEY IF THE APPLICATION IS SIGNED BY PERSON WHO IS NOT THE AUTHORIZED PERSON IN THE COMPANY.


$ - WHERE TO REGISTER IF I HAVE SEVERAL BRANCES ? TAXPAYER, WHO HAS MORE THAN ONE PLACE OF BUSINESS,BRANCES, REPRESENTATIVE WHICH ARE LOCATED OUTSIDE JAKARTA, SHOULD REGISTER AT EACH TAX OF CENTRAL LOCATED FOR EACH PLACE OF BUSINESS FOR THE PURPOSE OF WITHHOLDING TAXES AND VALUE ADDED TAX ONLY


$ - WHEN TO HAVE A TIN ? CORPORATION AND INDIVIDUALS THAT ARE LIABLE TO BE TAXED SHOULD HAVE A TIN AS THE IDENTITY FOR TAX PURPOSES. THE TIN WILL APPLY FOR BOTH INCOME TAX AND WITHHOLDING TAX.


$ - IS THERE ANY ACTION TAKEN BY DGT IF A FIRM, WHICH HAS ANY OBLIGATION IN VAT NOT REGISTERED ? THE DGT MAY ISSUE A TIN AND OR ENFORCE AS TAXABLE PERSON FOR VAT. $ - HOW TO PAY THE TAXES ? THE TAX DUE CAN BE PAID BY USING A PAYMENT SLIP(SSP) TO A BANK $ - WHEN TO FILE THE ANNUAL CORPORATE TAX RETURN ? THE CORPORATE TAX RETURN SHOULD BE SUBMITED NOT LATER THAN THREE MONTHS AFTER THE END OF A TAXABLE YEAR.


$ - WHO SHOULD SIGN THE TAX RETURN FOR A CORPORATION ? THE TAX RETURN MUST BE SIGNED BY A MEMBER OF THE MANAGEMENT OR BOARD OF DIRECTORS. IN CASE A TAX RETURN IS SIGNED BY OTHER THAN THE TAXPAYER, A POWER OF ATTORNEY MUST BE ATTACHED.


$ - WHAT SHOULD BE ATTACHED TO THE ANNUAL TAX RETURN ? THE ANNUAL INCOME TAX RETURN OF A TAXPAYER WHO IS OBLIGED TO MAINTAIN BOOKEEPING MUST BE ACCOMPANIED BY FINANCIAL STATEMENT IN THE FORM OF BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT AS WELL AS OTHER INFORMATION REQUIRED TO CALCULATE THE AMOUNT OF TAXABLE INCOME.


$ - WHAT IS COMPLETE TAX RETURN ? TAX RETURN IS CONSIDERED AS A COMPLETE RETURN IF THE INFORMATION LISTED IN THE FORM IS FULFILLED, THE ATTACHMENT IS COMPLETE, AND SIGNED BY THE AUTHORIZED PERSON.


$ - HOW TO FILL TAXRETURN ? EVERY TAXPAYER SHOULD COMPLETE THE TAX RETURN IN INDONESIA LANGUAGE, LATIN ALPHABET, ARABIC NUMERAL, AND RUPIAH CURRENCY, THEN SIGN AND LET TO THE DISTRICT TAX OF CE WHERE THE TAXPAYER IS REGISTERED. EXCEPT A TAXPAYER WHICH HAS A PERMISSION FROM THE MINISTER OF FINANCE TO USE FOREIGN LANGUAGE AND OTHER CURRENCY.


$ - HOW TO FILE THE ANNUAL TAX RETURN ? THE TAX RETURN SHOULD BE LED AT THE TAX OF CE WITH WHICH THE TAXPAYER IS REGISTERED OR SENDING IT BY A CERTI ED DELIVERY EITHER TTHROUGH POST OF CE OR COURIER SERVICE. IF YOU SUBMIT DIRECTLY TO THE TAX OF CE , YOU WILL GET A RECEIPT OF YOUR BILLING IF YOU USE A POST OF CE OR COURIER SERVICES, THE RECEIPT FROM THAT OF CE CAN BE USED AS A LING RECEIPT. FAILURE TO CMPLY WITH THE LING DEADLINE WILL BE SUBJECTED TO AN ADMINISTRATIVE SANCTION OF Rp. 100.000 HOWEVER, A CORPORATION MAY REQUEST AN EXTENSION TO SUBMIT WITH FOLLOWING CONDITION : - LETTER OF REQUEST - TEMPORARY TAX RETURN - AN INTERIM FINANCIAL STATEMENT - PAY THE ESTIMATED TAX DUE BASED ON THE TEMPORARY TAX RETURN THE EXTENSION IS GIVEN FOR A MAXIMUM OF SIX MONTHS AFTER THE END OF THE PERIOD OF LING.

Sabtu, 20 Desember 2008

HITUNG PH WP OP PAKAI NORMA

Cara Hitung Penghasilan WP Orang Pribadi punya usaha dengan norma

Kemaren Aku bantu saudara buat NPWP,karena dia ingin memulai usaha.
Biasa dagang kecil kecilan jualan Oli.
Dia tanya ke aku "Bagaimana Cara Menghitung Pajak Terhutangnya,Karena dia tidak mengerti membuat pembukuan,maklum Engko Engko Glodok,He..he".
Aku bilang ke dia "bahwa dia bisa milih untuk mengunakan Norma Penghasilan Netto " sebagaimana diatur di KEP-536/PJ./2000.

Dimana Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki total penjualan (omset) setahun
sampai dengan Rp.600 juta dapat memilih Norma Penghasilan Netto.Tetapi sejak Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 batas penghasilan menjadi Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Untuk tahun 2009 naik jadi 4.5 milyar. Jika total penjualan melebihi angka tersebut, atau WP badan, maka WAJIB menggunakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan.

Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara
tidak benar.

Formula umum untuk mencari penghasilan neto itu :
- penghasilan kotor – biaya = penghasilan neto.

Tetapi formula Norma Penghitungan untuk mencari penghasilan neto adalah :
- penghasilan kotor x Norma = penghasilan neto.

Sedangkan untuk mencari Hutang Pajak Formulanya adalah sebagai Berikut :
- ((Penghasilan kotor x Norma) – PTKP) x Tarif = PPh Terutang

dimana tarif tsb diatas merupakan tarif pajak penghasilan yang bersifat progressif
dimana terdapat 5 lapisan tarif yaitu.

0-25 juta x 5%
25-50 juta x 10%
50-100 jt x 15%
100-200jt x 25%
>200jt x 35%

Jadi kalo omset setahun 1.000.000.000 dan Norma untuk usaha jualan oli adalah 5%
maka total penghasilan nettonya adalah : 1.000.000.0000x5%=50.000.000
dan Jika Status Perkawinannya (K/1) =Kawin Anak Satu maka besar PTKPnya adalah
13.200.000+1.200.000+1.200.000=15.600.000

Penghasilan Kena Pajak:
50.000.000-15.600.000=34.400.000,-

Maka atas penghasilan kena pajak diatas masuk pada lapisan ke dua
25.000.000 x 5% = 1.250.000,-
9.400.000 x 10% = 940.000,-

Maka besarnya PPH yang terutang : 1.250.000,- + 940.000,- = 2.190.000,-

Setelah dijelasin dia bilang wah ternyata kalo udah tahu ngak pusing ya

Minggu, 15 Juni 2008

KODE ETIK PEGAWAI PAJAK



KODE ETIK PEGAWAI PAJAK
SUDAH SAATNYA KITA SEBAGAI WAJIB PAJAK TIDAK PERLU TAKUT DAN SUNGKAN KEPADA PIHAK PAJAK BAIK ITU PEGAWAI MAUPUN INSTITUSI KARENA SUDAH ADA PERATURAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK, JADI SEPANJANG KITA BENAR, LENGKAP, DAN JELAS DALAM MEMAHAMI MASALAH PAJAK MAKA SEMUA ITU BISA DIKOMUNIKASIKAN DAN DICARI SOLUSI YANG TERBAIKNYA.
ADAPUN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
KEWAJIBAN :



1. MENGHORMATI AGAMA, KEPERCAYAAN, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT ORANG
LAIN.
2. BEKERJA SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTANBEL
3. MENGAMANKAN DATA DAN ATAU INFORMASI YANG DIMILIKI DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
4. MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK, SESAMA PEGAWAI, ATAU
PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DENGAN SEBAIK--BAIKNYA.
5. MENTAATI PERINTAH KEDINASAN
6. BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGGUNAAN BARANG INVETARIS MILIK
7. MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA DAN TATA TERTIB KANTOR.
8. MENJADI PANUTAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
9. BERSIKAP, BERPENAMPILAN DAN BERTUTUR KATA SECARA SOPAN

LARANGAN :

1. BERSIKAP DISKRIMINATIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
2. MENJADI ANGGOTA ATAU SIMPATISAN AKTIF PARTAI POLITIK
3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JABATAN BAIK LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG
4. MENYALAHGUNAKAN FASILITAS KANTOR.
5. MENERIMA SEGALA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DARI WAJIB PAJAK, SESAMA PEGAWAI, ATAU PIHAK
LAIN, YANG MENYEBABKAN PEGAWAI YANG MENERIMA, PATUT DIDUGA
MEMILIKI KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN JABATAN ATAU
PEKERJAANNYA.
6. MENYALAHGUNAKAN DATA DAN ATAU INFORMASI PERPAJAKAN.
7. MELAKUKAN PERBUATAN YANG PATUT DIDUGA DAPAT MENGAKIBATKAN
GANGGUAN, KERUSAKAN, DAN ATAU PERUBAHAN DATA PADA ISTEM INFORMASI
DIMILIKI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
8. MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI YANG BERTENTANGAN DENGAN
NORMA KESUSILAAN DAN DAPAT MERUSAK CITRA SERTA MARTABAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEMENTARA INI DULU BOS...................................NTAR NYAMBUNG LAGI BOS............................................................

PUSING MIKIRIN PAJAK, ADA MASALAH KELUARGA NIH KLIK DISINI ADA 40 NASEHAT UTK RUMAH TANGGA SAKINAH.








Jumat, 06 Juni 2008

contoh tanda terima dokumen pajak



TANDA TERIMA


Telah Terima Dokumen dan catatan keuangan tahun 2005 dari PT. XXXX.

Dokumen Tersebut Sebagai berikut;


1. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-XXX/WPJ.20/KP.XXXX/2005 Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak XXXXX s/d XXXXXXX 2005 nomor : 00xxxx / xxx / 0x / 00x / 0x tanggal 2x-0x-0x.

2. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-xxx/WPJ.20/KP.xxxx/200x Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak xxxx s/d xxxx 200x nomor : 00xxx / 10x / 0x / 00x / 0x tanggal 0x-x0-0x.

3. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (Asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 00xxx/10x/0x/00x/0x.

4. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 0xxx/10x/0x//00x/0x




Jakarta ……………………...200x




Nama :
NIP :
udah puas tau cara balas surat dari pihak pajak, mau lebih sukses dari hari ini, kayaknya perlu klik disini untuk tau 10 kunci sukses siapapun anda.

Minggu, 25 Mei 2008

CONTOH SURAT BALASAN ATAS STP(0000001)

Kepada Yth

KPP Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX

Jl.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Jakarta XXXXXXXXXXXXX


Up.Bagian Penerimaan & Keberatan


Perihal : Pembetulan Surat Tagihan Pajak PPh Orang Pribadi

Sesuai Dengan UU KUP No. 16pasal 16

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh OrangPribadi Nomor : SSSSSSSSSSSSSS tertanggal XXXXXX tentang tagihan atas angsuran PPh pasal 25 masa pajak XXXX beserta denda keterlambatannya sebesar Rp. XXXXXX, maka bersama ini saya mengajukan suratpermohonan agar Surat Tagihan Pajak tersebut dibetulkan(dihapuskan) dengandasar :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja tidak perlu melakukan angsuran pembayaran PPh pasal 25 karena atas penghasilan tersebut sudah dipungut Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja.

  2. Besarnya angsuran pajak untuk masa pajak sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama besar nilainya dengan bulan/masa terakhir tahun pajak sebelumnya.

  3. Berdasarkan kedua point tersebut diatas tidak ada dasar bagi saya untuk membayar PPh pasal 25 masa pajak BBBBBBBB. Untuk itu saya mohon dibuatkan surat pembetulan ataupun penghapusan Surat Tagihan Pajak Nomor : XXXXXXXXX menjadi NIHIL

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kebijaksanaan Bapakkami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta XXXXXXXXXX


Hormat saya,



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NPWP XXXXXXXXXXXXX



AHMADANOVAL CONSULTANT




“ FOKUS PADA SOLUSI BUKAN PADA MASALAH GUNA MENUJU KONDISI YANG LEBIH BAIK”



Disampaikan oleh



Jasa Pajak Berpatner



Ahmadanoval, SE, S.sos



Memberikan Jasa Pajak



Siap Atur



· Siap Terapkan Tax Management dan Tax Planning



· Arahkan Jadi Wajib Pajak Patuh.



· Urus NPWP dan PKP



· Pembukuan



· Akuntansi



· Neraca Dan Laba/Rugi



· SPT PPh Dan PPN Bulanan/Tahunan



· Restitusi/ Banding



· Temukan Solusi Masalah Pajak Anda



· Siap Antar Jemput Data



· Pengalaman 15 Tahun/Profesional



Contact Us